Apa itu Hukum Perjanjian??

Suatu perjanjian adalah suatu pereistiwa dimana satu orang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain dan dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatuhal(pasal 1313 KUHPer. Oleh karena itu perjanjian timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan Perikatan.  Perjanjian itu menerbitkan suatu perkataan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangakaian perkataan yang mengundang janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan.

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu melibatkan perikatan. Perjanji adalah salah satu sumber perikatan  disamping sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakn bahwa dua perkataan(perjanjiandan persetujuan) itu adalah sama artinya perkataan “kontrak” lebihsempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjiann

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian

Pasal 1320 kitab undang-undang perdata (burgelijike wotboek) u8ntuk sahnya suatu perjanjian di[perlukan empat syarat:

1.      Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2.      Kecakapan untuk mereka yang membuat suatu perjanjian

3.      Suatun hal terrtentu

4.      Suatu sebab yang halal.

Unsur Perjanjian

   Aspek Kreditur atau disebut aspek aktif :

  1). Hak kreditur untuk menuntut supaya pembayaran dilaksanakan;

  2). Hak kreditur untuk menguggat pelaksanaan pembayaran

3). Hak kreditur untuk melaksanakan putusan hakim.

   Aspek debitur atau aspek pasif terdiri dari :

1). Kewajiban debitur untuk membayar utang;

2). Kewajiban debitur untuk bertanggung jawab  terhadap gugatan kreditur

3). Kewajiban debitur untuk membiarkan barang-  barangnya dikenakan sitaan eksekusi

Kebatalan dan pembatalan suatu perjanjian

Pembatalan ini pada umumnya berakibat bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjan sebelum dibuat. Kalau yang dimaksudkan oleh undang-undanbg itu untuk melindungi suatun pihak yang membuat perjanjian sebagai mana halnya dengan orang0-orang yang masih dibawah umur/dalam hal te;lah terjadi suatu paksaan, kekilafan atau penipuan, maka opembatalan itu hanya dapat dituntut oleh orang yang hendak dilindungi oleh undang-undang itu. Penuntutsn pembatalan yang daopatr diajukan olerh salah sau pihak yang membuat perjanjian yang dirugikan, karena oerjanjian itu harus dilakukan setelah waktu lima tahun, waktu mana dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa dihitung mulai hari orang itu teklah menjadi dewasa dan dalam hal suatu perjanjian yang dibuat karena kekhilafan atau peni[uan dihitung mulai hari dimana kekhilafan atau penipuan ini diketahuinya. penuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh hakim jka terrnyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang rugikan.

SUMBER :
http://asa-2009.blogspot.com/2012/02/hukum-perjanjian.html